14 June 2017
Dirjen PKH I Ketut Diarmita: Impor Daging Kerbau Tak Mendistorsi Harga

Saat ini Indonesia tengah berupaya keras mencapai ketahanan pangan sumber protein hewani. Khusus pangan asal unggas, menurut I Ketut Diarmita, Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam bahkan mulai mengekspor telur ayam tetas ke Myanmar dan mengekspor daging ayam olahan ke Papua Nugini dan Timor Leste.

 

Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, tersebut, pemerintah terus berupaya membuka negara baru tujuan ekspor daging ayam olahan untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan daging ayam di dalam negeri. “Jepang juga telah menetapkan lima unit usaha pengolahan daging ayam yang disetujui untuk mengekspor ke Jepang”,  tambahnya.

 

Tak hanya itu, pada 2015 dan 2016 Kementan juga telah mengeluarkan rekomendasi ekspor obat hewan senilai Rp26,357 triliun. Realisasi ekspor obat hewan pada 2015 sebesar Rp7,843 triliun. Dengan dukungan jaminan mutu dan  keamanan obat hewan, volume ekspor naik 136% menjadi Rp18,514 triliun pada 2016.

 

Swasembada Sapi 2026

Kondisi yang berbeda terjadi pada produksi daging sapi/kerbau. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program swasembada daging sapi/kerbau pada tahun 2026,” ungkap Ketut yang sebelumnya menjabat Direktur Kesehatan Hewan ini. Produksi daging sapi dalam negeri mengandalkan usaha peternakan rakyat yang berdasarkan data BPS kontribusinya mencapai 98%. Peternakan bisa menjadi lokomotif pembangunan pertanian apabila 4.204.213 Rumah Tangga Peternak/RTP (Sensus Pertanian 2013) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia tersebut diorganisasi dan dikonsolidasikan dengan baik.

 

Untuk itu, lanjut Ketut, usaha peternakan sapi potong perlu diarahkan pada struktur hulu ke arah pembibitan dan pengembangbiakan. Hal ini mengingat sekarang industri sapi dan daging sapi masih lebih berkembang ke arah hilir terutama ke bisnis penggemukan dan impor daging.

 

Dalam jangka pendek pemerintah memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan di tingkat peternak melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah akan memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan melalui keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang serta delapan Balai Perbibitan Ternak Unggul (BPTU) untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas.

 

Melalui Upsus Siwab, sistem manajemen reproduksi pada sapi milik peternak akan diperbaiki dengan pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian pemotongan sapi  betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat. Pada 2017, Upsus Siwab menargetkan 4 juta ekor sapi akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting sehingga terjadi peningkatan populasi.

 

Upaya lain dalam peningkatan populasi sapi adalah implementasi Permentan No. 49/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap impor sapi bakalan diwajibkan untuk memasukkan sapi indukan dengan rasio 20% bagi pelaku usaha dan 10% bagi koperasi peternak dan kelompok peternak.

 

Sedangkan dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, pemerintah mengupayakan serangkaian kebijakan seperti: a). Mendorong pola pemeliharaan sapi dari perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni sehingga memenuhi skala ekonomi; b). Pendampingan kepada peternak oleh Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP), Petugas Tenaga Harian Lepas dan Manajer SPR (Sentra Peternakan Rakyat); c). Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit; d). Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex-tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur; e) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

 

Selain upaya tersebut, Ditjen PKH juga memperbaiki sistem distribusi dan tata niaga yang belum efisien dengan fasilitasi kapal khusus ternak. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan struktur populasi ternaknya dan menginisiasi pembentukan wilayah sumber bibit pada daerah padat ternak.

 

Impor Daging Kerbau

Berdasarkan data BPS, prognosa produksi daging sapi di dalam negeri periode 2017 tercatat sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi mencapai 604.968 ton. Kekurangannya yang sebanyak 30%-40% dipenuhi dengan impor, baik dalam bentuk impor sapi bakalan maupun daging. Kekurangan penyediaan daging sapi ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan peternakan nasional.

 

Menyikapi kondisi itu, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selalu bersama-sama melakukan penghitungan total kebutuhan daging sapi nasional. Hal ini tetap mengacu pada pilar ketahanan pangan yang pada prinsipnya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, maka solusi jangka pendeknya adalah importasi, baik dalam bentuk impor sapi bakalan maupun daging. 

 

Kebijakan memperluas akses dari negara maupun zona tertentu juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara asal pemasok daging sapi yang masih terbatas. Perluasan negara asal pemasok dengan prinsip zone based sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

 

Pemasukan daging kerbau melalui penugasan pemerintah kepada Perum Bulog bertujuan memberikan alternatif kepada masyarakat yang belum dapat menjangkau harga daging sapi yang kini terlampau mahal. Berdasarkan Permendag 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, daging kerbau beku yang diimpor Bulog dipatok pada harga maksimal Rp80 ribu/kg. Dharapkan, ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging dengan harga yang terjangkau khususnya pada hari besar keagamaan, seperti Ramadan dan Idul Fitri.

 

Pemerintah memastikan kebijakan impor daging beku asal India itu tidak akan menimbulkan distorsi harga dan tertekannya harga ternak lokal yang menyebabkan menurunnya pemotongan sapi lokal di Rumah Potong Hewan (RPH). Dengan digelontorkannya daging kerbau impor, harga daging sapi segar tetap bertahan di kisaran Rp110 ribu-Rp120 ribu/kg. Harga tersebut dianggap masih wajar dan tetap memberikan keuntungan bagi para peternak sapi lokal.

 

Dari aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menurut Ketut, pemasukan daging kerbau beku dari India telah mengacu pada persyaratan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Penetapan India sebagai pemasok daging kerbau ke Indonesia juga berdasarkan rekomendasi dan hasil kajian analisis risiko yang dilakukan secara ilmiah oleh para ahli di komisi ahli kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan.

 

Walaupun belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), India telah memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang telah diakui OIE. Sesuai rekomendasi komisi ahli, pemasukan daging kerbau dari India hanya berupa daging beku tanpa tulang dari bagian karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2oC selama minimal 24 jam setelah penyembelihan. Jadi, pH-nya kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longisimus dorsi. Dengan persyaratan daging seperti ini, berdasarkan kajian analisis risiko, kemungkinan terbawanya virus PMK pada daging dapat diabaikan.

 

Untuk memastikan semua persyaratan tersebut terpenuhi, Tim Auditor Ditjen PKH yang terdiri dari anggota komisi ahli kesehatan hewan dan  kesehatan masyarakat veteriner, dan komisi ahli karantina hewan melakukan mitigasi risiko melalui penilaian kelayakan negara dan unit usaha rumah potong hewan ruminansia (RPH-R) di India. Hanya RPH-R yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan pangan dan kehalalan saja yang dapat mengekspor daging kerbau ke Indonesia.

 

Selain dilakukan mitigasi risiko di negara asal, Ditjen PKH juga telah menerbitkan Standard Operasional Procedures (SOP) Mitigasi Risiko Pemasukan Daging Kerbau di tempat-tempat pemasukan dan peredaran di dalam negeri termasuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan darurat. Hasil pemeriksaan serologis virus PMK terhadap sampel ternak rentan di daerah distribusi daging kerbau oleh Pusvetma yang ditunjang Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner sejak 2016, semuanya dinyatakan negatif mengandung antibodi virus PMK. Begitupun sampel daging kerbau yang diambil Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dan diuji PCR di Pusvetma, semuanya dinyatakan negatif mengandung virus PMK.

 

Walaupun daging kerbau dari India dinyatakan aman dan tidak mengandung virus PMK, dalam upaya melindungi kepentingan nasional, maka pemasukannya dilakukan secara terbatas melalui penugasan Bulog dan hanya dalam keadaan tertentu. Pemasukan daging kerbau ini juga bertujuan memberikan alternatif kepada masyarakat yang belum dapat menjangkau harga daging sapi yang kini terlampau mahal. Pemasukan daging kerbau ke Indonesia bukan bertujuan untuk mengguncang harga daging sapi, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum bisa menjangkau harga daging sapi agar ada alternatif bagi mereka untuk menjangkaunya,” tegas Dirjen PKH.

 

Selalu Melibatkan Ahli

Ketut juga menandaskan, keterlibatan para ahli dari perguruan tinggi bukan hanya dalam penetapan negara asal pemasukan daging saja, tetapi juga pada setiap pengambilan keputusan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. “Saat ini terkait pengambilan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kita memiliki komisi ahli yang anggotanya antara lain adalah Drh. Tri Satya Putri Naispospos, M.Phill.D beserta anggotanya, Prof. drh. Bambang Pontjo P., MS. PhD. dari Institut Pertanian Bogor,  Prof. drh. Charles Rangga Tabbu. MSc. PhD., APVet dari Universitas Gadjah Mada, dan Prof. Dr. drh. Bambang Sektriari L., DEA dari Universitas Airlangga. Selain itu juga komisi ahli karantina yang anggotanya antara lain Prof. Dr. drh. Bambang Sumiarto, SU dari Universitas Gadjah Mada,” ungkapnya.

 

Untuk pengambilan keputusan di bidang perbibitan, ada Komisi Ahli Perbibitan dan untuk pengambilan keputusan di bidang pakan juga ada Komisi Ahli Bidang Pakan, termasuk Komisi Ahli Supply-Demand yang memberikan rekomendasi terkait masalah supply demand ternak dan produk peternakan di dalam negeri, serta Komisi Ahli Obat Hewan. “Kita memang membutuhkan ahli yang dianggap netral untuk memberi masukan dalam setiap keputusan terkait teknis sehingga kita selalu bahas dan meminta masukan dari komisi ahli tersebut,alasan Dirjen.

 

Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan pemerintah saat ini hendaknya dapat dipahami semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. “Kita harapkan semua pihak dapat memiliki persepsi dan pandangan yang sama terkait kebijakan pemerintah tersebut, tentunya dengan tetap mengdepankan kepentingan nasional. Saya optimis, meskipun produksi daging sapi di dalam negeri saat ini masih belum mencukupi, tapi dengan kerja keras dan kesungguhan para peternak dan dukungan semua pihak, maka akan menggeliatkan populasi sapi di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan populasi dan produktivitas ternak, secara signifikan dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan ketersediaan daging sapi di Indonesia dan tercapainya harga daging sapi yang terjangkau di tingkat konsumen,” pungkasnya.

Rilis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan (12/7)

 

© 2008 Agrina. Powered by iFORTE