09 October 2011
Pembangunan Perberasan dengan Pendekatan Agribisnis

Tulisan pertama dari dua tulisan

“Pembangunan perberasan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis mengubah peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam melayani bisnis termasuk bisnis usaha tani,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, dalam Temu Pakar Pembangunan Jawa Barat oleh Bappeda Jawa Barat.

Bagaimana struktur perberasan Indonesia?

Beras adalah komoditas yang sangat strategis. Strategis secara nasional dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Demikian strategisnya sehingga ada tuntutan kepada pemerintah untuk selalu bertindak dan mengambil kebijakan secara tepat. Bahkan dipersepsikan tanpa pemerintah, tidak mungkin kita mengurus yang strategis ini dengan baik. Persepsi itu sudah dikembangkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Persepsi itu bisa benar dan bisa salah, tergantung kita melihatnya. Namun persepsi itu harus dikonfirmasi sesuai dengan fakta dan data.

Jika dilihat data statistik, sebenarnya peran pemerintah dalam mengurus perberasan ini sangat kecil. Sewaktu menjadi Menteri Pertanian sekaligus Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan yang membawahi Perum Bulog, saya pernah menyampaikan kepada Presiden bahwa sebenarnya dalam perberasan peran pemerintah tidak terlalu besar. Bukan berarti tidak ada perannya, tetapi kuncinya bukan di pemerintah. Cuma karena persepsi tadi maka rakyat mengharapkan pemerintah mempunyai solusi masalah perberasan baik saat kekurangan maupun kelebihan.

Dalam kenyataannya sekitar 95 persen persoalan perdagangan beras ada di tangan masyarakat. Bahkan sekarang Perum Bulog hanya mendapatkan 3 persen saja dari total produksi beras nasional. Jadi dengan hanya menguasai 3 persen lalu kita berharap pemerintah menyelesaikan masalah perberasan, tentunya ini salah kaprah.

Jadi pemerintah hanya mengurus 5 persen bahkan kurang, dan menganggap yang 95 persen  sudah diurus dan jalan sendiri. Justru perlu diurus adalah yang 95 persen karena inilah yang sangat menentukan ketersediaan beras kita. Siapa itu yang mengurus 95 persen? Yang mengurusnya adalah sistem dan usaha agribisnis. Kita harus menempatkan yang 95 persen menjadi sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan efektif. Sedangkan yang 5 persen harusnya diperlakukan sebagai sisa yang juga perlu dikelola. Jika ini tidak disadari dan difasilitasi, kita akan selalu menyalahkan Perum Bulog yang mengurus hanya 5 persen.

Apa yang Profesor lakukan saat menjadi Menteri Pertanian?

Pada 2000 – 2004, pendekatan mengenai pembangunan pertanian termasuk pembangunan sistem perberasan dilakukan secara sistem dan usaha agribisnis. Bahkan  Bulog yang dulunya Lembaga Pemerintah Non-Departemen diubah menjadi Perum Bulog yang salah satu tugas pokoknya melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (melaksanakan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kita mendorong bangkitnya industri benih, industri pupuk, industri pestisida, dan industri alat dan mesin pertanian oleh swasta, BUMN, dan koperasi.

Kita berdayakan HKTI, KTNA, dan organisasi petani lainnya. Setiap saat bisa ketemu Menteri karena organisasi petani itu sangat penting untuk mengembangkan agribisnis pada on farm. Kerjasama antara organisasi petani dengan para pemangku kepentingan di industri hulu dan hilir sangat penting.

Jika demikian apa sebenarnya peran strategis pemerintah dalam perberasan?

Pemerintah sebaiknya hanya berperan pada tataran kebijakan dan fasilitator. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus menguntungkan sistem dan usaha agribisnis beras nasional. Misalnya, menyalurkan subsidi benih dan pupuk tepat pada waktunya, kebijakan HPP yang menguntungkan petani, melarang impor beras saat panen, tidak mengeluarkan kebijakan impor beras menjelang panen padi, membina organisasi petani, perbaikan prasarana dan sarana produksi, seperti jalan usaha tani dan irigasi, dan memfasilitasi kelompok tani menjadi unit bisnis.

Jadi pendekatan kita saat itu dan mungkin bisa diteruskan sekarang ini, bukan pendekatan pemerintah untuk membangun perberasan nasional. Pendekatannya membangun sistem dan usaha agribisnis beras dengan fasilitasi dan proteksi dari pemerintah. Dengan begitu dana yang dikeluarkan pemerintah sedikit karena masyarakat yang mengeluarkan uang mereka sendiri. Dan kebijakan ini dinilai berhasil. Pada 2000 kita mengimpor 6 juta ton beras. Lalu dengan konsisten melakukan sistem dan usaha agribisnis beras melalui kebijakan proteksi sekaligus promosi sehingga pada 2004 kita sudah berani melarang impor beras sama sekali dan harga beras dalam negeri tidak naik. Itu namanya swasembada.

Di sisi lain, sekalipun harga beras waktu itu rendah, sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu membelinya, yaitu keluarga miskin dan dibantu dengan raskin. Dan kita kaitkan HPP yang relatif dinamis dengan alokasi dana untuk menyediakan beras untuk raskin.

Untung Jaya

 





 

Suara Agribisnis
Pengembangan Agribisnis Ayam dalam MEA
SDM Kreatif Kunci Daya Saing Agribisnis

Usaha Tani
Aroma Kakao Kembali Gairahkan Petani
Bersiap Tanam dengan Traktor
Budidaya Sayuran Hidroponik, Dua Tahun Kembali Modal

Wisata
WISATA : Piknik di Pekarangan Belakang Rumah
RESTO : Gurihnya Pindang Ikan Toman Khas Jambi

Khasiat
Si Temu Pelawan Kanker
Menaklukkan Gangguan Kolesterol Tinggi

Hobi dan Resto
Memperindah Taman dengan Pergola Anggur
Membungakan Anggrek Bulan di Pekarangan