“Petani membutuhkan organisasi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan politik ekonominya. Organisasi petani harus memiliki pengaruh politik, tapi bukan partai politik,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.
Mengapa petani membutuhkan organisasi?
Kebijakan pemerintah dapat mempunyai pengaruh yang besar baik itu positif maupun negatif terhadap kemajuan pertanian dan agribisnis secara keseluruhan. Kebijakan yang bersahabat sudah tentu akan membantu tetapi kebijakan yang tidak bersahabat akan menghambat kemajuan agribisnis itu sendiri. Kebijakan berarti politik, politik dalam pengertian campur tangan pemerintah dalam kehidupan pertanian. Campur tangan pemerintah itu sering didasarkan pada prioritas-prioritas yang diputuskan oleh pemerintah sendiri. Keputusan-keputusan itu sering merupakan pesanan dari interest group.
Dalam kehidupan pertanian, salah satu pihak yang berkepentingan adalah petani produsen. Pihak-pihak lain yang juga berkepentingan adalah konsumen, distributor, dan jasa-jasa penunjang pertanian. Kepentingan yang didengarkan sering didasarkan pada kekuatan politik yang dimiliki oleh orang-orang berkepentingan. Kekuatan politik itu tergantung persepsi pemerintah terhadap kekuatan itu. Kadang-kadang jumlah orang merefleksikan kekuatan itu, tapi adakalanya jumlah orang yang tidak terorganisir dan atau tidak jelas tujuannya dipersepsikan oleh pengambil keputusan sebagai prioritas rendah. Di sinilah pentingnya organisasi petani yang besar, rapi, dan tujuannya jelas untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Petani kita umumnya petani berskala usaha kecil-kecil tapi jumlahnya banyak karena kecil-kecil sering tidak mampu menangkap skala usaha ekonomis di bidang produksi, distribusi, dan mendapatkan layanan jasa. Karena itu petani-petani kecil tidak akan mampu untuk memperbaiki dirinya dari segi efisiensi, efektivitas, dan persaingan dengan kelompok yang lain di luar petani. Ini menjadi alasan ekonomis pentingnya suatu organisasi ekonomi petani.
Petani kita juga sangat bervariasi menurut komoditas yang diusahakannya dan mempunyai kepentingan berbeda satu dan lainnya. Petani jagung misalnya berbeda kepentingannya dengan peternak ayam. Peternak ayam butuh jagung dengan harga yang murah, sedangkan petani jagung butuh harga jagung yang tinggi. Karena itu petani kita dalam arti luas membutuhkan bermacam-macam organisasi untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan ekonomi politiknya.
Bagaimana kondisi organisasi petani saat ini?
Organisasi politik ekonomi petani belakangan ini sudah terfragmentasi yang menyebabkan tuntutan politik ekonomi mereka kadangkala sangat sulit dipertemukan. Hal ini membuat kebijakan ekonomi nasional sering tidak tajam melayani kebutuhan para petani tersebut. Dan organisasi ekonomi petani yang dulu diorganisir melalui koperasi telah mengalami penurunan peranan yang berarti dalam membantu kepentingan ekonomi petani.
Lemahnya organisasi ekonomi petani ini menyebabkan petani sendiri sering menjadi obyek tarikan dari kompetisi partai politik untuk menarik simpati mereka saat pemilu dan pemilukada. Petani hanya diingat sewaktu suara mereka dibutuhkan, kemudian tidak mendapat perhatian sepenuhnya dalam kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan.
Dan pada masa reformasi ini timbul banyak organisasi petani atau yang menamakan dirinya organisasi petani tetapi ukurannya terlalu kecil dan pengaruhnya sering sangat terbatas. Barangkali organisasi ini bisa banyak membantu pada level mikro tapi kurang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan petani dalam konstelasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan makro ekonomi.
Organisasi seperti apa yang dibutuhkan petani Indonesia?
Agar petani Indonesia dapat memperbaiki posisi tawar bidang politik dan ekonomi, maka sudah masanya untuk menghidupkan kembali organisasi-organisasi politik ekonomi para petani. Hal ini menjadi lebih relevan lagi dalam iklim demokrasi yang kita alami sekarang ini di Indonesia. Organisasi petani bukan organisasi politik, melainkan organisasi petani yang harus mempunyai pengaruh politik. Organisasi petani harus berpolitik tanpa harus menjadi partai politik atau bagian dari partai politik.
Kendatipun para petani mempunyai kepentingan yang berbeda pada tingkat mikro tapi dari kebijakan makro seperti fiskal, moneter, dan perdagangan perlu bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Organisasi petani yang bersifat nasional dan mencakup banyak kelompok seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dapat menjadi organisasi yang memperjuangkan kepentingan makro pertanian dan membantu kelompok petani dan petani dalam mengoperasikan usaha taninya secara efisien dan efektif. Tambahan pula HKTI perlu dilengkapi oleh gerakan koperasi pertanian yang kuat agar dapat membantu para petani dan kelompok tani dari sisi ekonomi.
Untung Jaya
